SyamJr's WebBlog

Pelanggaran konstitusi : DPR dapat dibubarkan?

Posted on: Juli 11, 2008

Pasal 316d UU 10/2008 tentang Pemilu divonis Mahkamah Konstitusi sebagai bertentangan dengan UUD ‘1945. Produk DPR itu, karenanya dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. DR. Jimly Ashiddiqie dalam sidang pleno pembacaan putusan gugatan uji materiil, di ruang sidang utama Gedung MK, Jl . Merdeka Barat, Jakarta (10/7/2008).
Putusan atau vonis yang sangat menarik dicermati, sebab bagimanapun meski hanya satu pasal yaitu pasal 316d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemilu, ( karena yang digugat hanya pasal tersebut ), hal ini berarti DPR telah melakukan pelanggaran terhadap UU Dasar 1945.

Atau setidaknya Pansus yang memproses lolosnya pasal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Sebab dalam proses politik melahirkan suatu Undang Undang itu, karena kepentingan tertentu telah terjadi pemaksakan kehendak tanpa mengindahkan ketentuan Undang Undang Dasar 1945.
Jika presiden yang divonis telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dapat dikenakan sansi impeachment atau dilengserkan. Sekarang pertanyaannya adalah terhadap DPR sebagai salah satu penyelenggara Negara, apa sanksinya? Apakah parlemen dapat juga dibubarkan karena telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi?
Agaknya belum ada ketentuan yang mengatur hal ini, namun perlu dipertimbangkan demi terlaksananya azas keadilan dalam penyelenggaran kehidupan bernegara di republik ini menuju negara yang berbudaya.
Adanya sanksi terhadap DPR perlu, karena sebagai pemegang kekuaan legislatif harus betul betul memahami konstitusi sebagai landasan hukum penyelenggaran Negara. Sangsi ini akan menjadi filter secara moral bagai mereka yang punya semangat tinggi untuk menjadi anggota DPR namun tidak memahami konstitusi. Sanksi diperlukan terhadap DPR agar ada rasa malu untuk menjadi anggota DPR apabila memang tidak pantas untuk jabatan pemegang amanah kedaulatn rakyat tersebut.

About these ads

1 Response to "Pelanggaran konstitusi : DPR dapat dibubarkan?"

Di Indonesia memang banyak produk undang undang yang bagus-bagus. Sayang banyak yang dilakukan dengan setengah hati. Karena banyak produk hukum yang tak bisa jalan lantaran tak ada ketentuan yang mengatur.
Sementara Pak Hakim hanya terpaku pada hukum positif saja. Tak pernah ada niatan untuk menciptakan/menemukan hukum, yang berdasar pada keadilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pengantar

Blog ini dibuat pada 15 Maret 2008 untuk menuliskan fikiran dan pandangan guna memahami orang lain melalui feed back atau tanggapan atas pemikiran yang tertulis, terutama pemikiran dari generasi muda yang sedang memainkan perannya diatas lantai kehidupan berbangsa di republik ini. About Me

Since March 15, 2008.

  • 139,741 hits

Pagerank Checker

Page Rank Check
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Guest IP

IP

Visitors Map

Blog Indonesia

Blogger Indonesia

Current Moon

CURRENT MOON

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Arsip

Syam Jr

Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: