Mengapa ITB nyaris selalu pada lini “oposisi” dan IPB berada dalam pemerintahan. Benarkah demikian? Sabar, tunggu dan akan jelas setelah Presiden SBY melantik  Kabinet Indonesia Bersatu II. Prediksi saya, UGM akan mendominasi jabatan menteri  KIB II.  Dinamika kehidupan kampus masing masing akan menjadi tifa perilaku politik figurenya  pada institusi negara dimana dia berkiprah. Figur yang mengemban tangung jawab jabatan public mempunyai ikatan moral dan emosional dengan almamaternya.

Posting ini sebelumnya dimaksudkan sebagai resensi buku : Pergulatan Demokrasi di Kampus UNLAM. Buku saku dengan kode ISBN 979-9418 -54-2 yang ditulis oleh Budi Suryadi, doctoral Antrpologi Politik Universitas Airlangga ( UNAIR).  Namun saya merasakan ada dimensi lain yang lebih menarik yaitu korelasi antara keputusan politik yang diambil berkaitan dengan figur intelektual dan latar belakang kehidupan demokrasi almamaternya. Semoga sukses yang terbaik untuk beliau.

Kampus sebagai pusat kegiatan  akademik yang melahirkan intelektual tercatat dalam sejarah dunia dari masa ke masa  telah mendorong berbagai perubahan social bahkan perubahan budaya. Dari kampus pula tercatat dinamisasi perubahan tatanan kenegaraan yang terjadi di berbagai belahan dunia dari berbagai bangsa. Indonesia mencatat gerakan reformasi 1998 bersumber dari gerakan  intelektual berbagai kampus perguruan tinggi di seluruh tanah air.

Pada tahapan selanjutnya melalui proses politik para intelektual yang masuk ke dalam suprastruktur maupun infrastrultur  negara dan  pemerintahan, berupaya mengaplikasikan idealisme gerakan reformasi tersebut menjadi actualita dalam tatanan kehidupan bermasyarakat bernegara. Misalnya di lembaga legislative, data menunjukan bahwa  dari total 560 anggota DPR periode 2009 – 2014, S3  (7,64 %), S2 ( 30,55%), S1 ( 47,64%), sisanya sekitar 14.17% berlatar belakang SMU. Latar belakang akademik mereka setidaknya akan berpengaruh terhadap produk lembaga legislative ini.

Apakah yang akan terjadi di institusi negara misalnya di DPR?  Upaya aktualisasi dari idealisme gerakan yang terjadi sebelumnya di berbagai kampus akan terlihat menjadi dinamika pergulatan politik di DPR. Hampir dapat dipastikan bahwa pergulatan yang berlangsung atasnama demokrasi pasti menimbulkan dinamika, pengelompokan, pergesekan , bahkan friksi politik  muncul baik  karena perbedaan kepentingan maupun perbedaan pandangan sebagai konsekuensi logis penguasaan bidang studi  dan  latar belakang akademik personal dari kampus mana figure intelektual itu berasal.

Dinamika kehidupan kampus masing masing akan menjadi tifa bagaimana perilaku politik figurenya  pada institusi negara dimana dia berkiprah. Dalam konteks ini, kehidupan demokrasi di kampus menjadi relevan

Ada  buku saku dengan kode ISBN 979-9418 -54-2 yang ditulis oleh Budi Suryadi, doctoral Antrpologi Politik Universitas Airlangga ini cukup menarik untuk disimak lebih dalam. Bahwa perguran tinggi yang terdiri dari unsus pimpinan, pengajar, staf tata usaha, dan mahasiswa serta unsur lainnya sebagai masyarakat ilmiah, terjadi interaksi social, pegelompokan social, penormaan dan beragam kepentingan yang mengitarinya, sudah selayaknya mengembangkan iklim demokrasi dan gaya demokrasi serta panutan demokrasi bagi masyarakat.

Dengan mengutif Schumpeter ( hal.44) mengenai difinisi terbaru demokrasi dengan istilah ‘metode demokrasi’ sebagai  prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik, penulis terkesan memilah apa yang terdapat pada masyarakat dan pada negara. Negara identik dengan kekuasaan, sedangkan masyarakat tidak mengakses pada kekuasaan tersebut. Masyarakat dalam hal ini adalah individu. Sehingga, apabila berbicara tentang demokrasi maka konteksnya adalah kelembagaan negera dan pemeritahan.

Pemahaman saya, bahwa perguruan tinggi mempunyai peranan besar manakala masyarakat ( baca : individu ) memasuki proses pencapaian kekuasaan. Sebab realitanya dapat dilihat dari analogi “mendorong mobil mogok” setiap kampanye pemilu. Padahal pemilu diakui sebagai proses politik dalam demokrasi, tapi dalam hati kecil “masyarakat” tidak pernah berharap ada demokrasi dalam pemilu. Tudingan tidak jurdil dan berbagai kecurangan nyaris menjadi stigma pemilu di Indonesia.

Nampaknya apa yang ditulis lebih merupakan pernyatan keprihatinan terhadap kehidupan demokrasi di kampus. Buku saku ini diberi judul :  Pergulatan Demokrasi di Kampus UNLAM.

Buku 144 halaman ini adalah studi kasus dengan sample yang terjadi di Universitas Lambung Mangkurat – Banjarmasin, dilengkapi dengan beberapa esai  aspirasi mahasiswa terhadap kampusnya. Overall, gambarannya memberi  inspirasi untuk memahami lebih jauh  bagaimana  sebenarnya pergulatan demokrasi di kampus perguruan tinggi di Indonesia. Penerbit Insan Cendekia, Surabaya.

Agaknya lebih menarik jika sampel diperluas dengan beberapa kampus lainnya. Diperkaya pula dengan catatan perilaku politik para intelektual dalam aktualiasi di berbagai institusi negara dan pemerintahan. Misalnya bagaiamana  pengaruh latar belakang  akademik Dr. Denny Indrayana, pakar hukum tata Negara pada UGM  dalam konteks Perppu No.4/2009 terkait langkah Plt pimpinan KPK.

Apakah berbagai pandangan hukum para pakar UGM berpengaruh terhadap keputusan MK dibawah Prof. Mahfud MD . Apakah pandangan para ekonom UGM melalui tokoh Prof. Budiono dalam konteks resiko sistemik pada kasus Bank Century yang berbuntut politis, mempunyai relevansi dalam pengambilan keputusan bailout terhadap bank yang rasio kecukupan modalnya bermasalah pada akhirnya “nemu” kucuran dana talangan uang negara.

Adakah korelasi antara realitas kehidupan akademik di kampus perguruan tinggi dengan perilaku politik para intelektual di berbagai institusi Negara. Nampaknya bisa menjadi pokok bahasan yang cukup menarik. Mengapa? Rasanya perlu diingatkan kembali bahwa Figur yang mengemban tangung jawab jabatan public mempunyai ikatan moral dan emosional dengan almamaternya.

Wallahu’alam bisshowab.