SyamJr's WebBlog

Artikel bagus Yusril Ihza Mahendra

Posted on: Juli 19, 2008

Ada artikel bagus Yusril Ihza Mahendra yang diberi judul; Implikasi Putusan MK terhadap Peserta Pemilu 2009. Aku tertarik memberikan komentar. Karena menurut pendapatku terjadi beberapa kali Mahkamah Konstitusi menganulir pasal pasal Undang Undang. Yang kita khawatirkan adalah hal ini bisa menjadi preseden terhadap kehidupan hukum di Indonesia.
Bukankah gejala ini sebenarnya sudah lama dan sering kita dengar adanya istilah pengadilan rakyat, hukum tidak memihak rakyat kecil atau istilah lainnya yang minor terhadap hukum maupun pengadilan. Kita tidak ingin bersikap prejudais tetapi adalah realitas bahwa norma hukum merupakan kepentingan setiap orang, setiap warga negara republik ini. Misalnya, apakah Undang Undang Tentang Kehutanan, Undang Undang Tentang Lingkungan Hidup, Undang Undang Tentang Pertanahan, apakah ada pasal pasalnya yang bertentangan dengan konstitusi?.
Banyak pengamat memang telah mencurahkan perhatianya tetapi apakah mereka dalam posisi legal standing yang dibenarkan melakukan gugatan uji materil?. Dalam kasus pasal 316d UU nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu mejadi konsern partai partai yang berkepentingan langsung dengan pasal tersebut. Sementara norma hukum meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Dalan hal ini bilamana tidak menjadi kepentingan langsung maka apakah suatu undang undang melanggar konstitusi atau tidak, maka kita cenderung mengabaikannya. Jika kepentok baru kita bereaksi.


Tentu kita semua tidak menginginkan produk legislatif berupa undang undang menjadi tidak kredibel dan pada akhirnya kita semua mengabaikan undang undang karena kehilangan kepercayaan terhadap UU. Atau bahkan mungkin saja masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Bisa dibayangkan bagaima kehidupan sosial kita jika warga negara republik ini kehilangan kepercayaan terhadap hukum.
Dibawah ini komentar saya pada blog Yusril Ihza Mahendra dan sekaligus tanggapannya terhadap komentar saya.

Assalamu’alaikum. Wr.Wb.
Saya kira ada implikasi lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu 2008. Vonis Mahkamah Konstitusi mengusik pikiran untuk mempertanyakan pertanggungan jawab DPR, bagaimana proses terbentuknya sebuah undang undang. Sebab bagimanapun meski hanya satu pasal yaitu pasal 316d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemilu, ( karena yang digugat hanya pasal tersebut ), Apakah hal ini berarti DPR telah melakukan pelanggaran terhadap UU Dasar 1945.
Atau setidaknya apakah Pansus yang memproses lolosnya pasal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Tidak mustahil bahwa dalam proses politik melahirkan suatu undang undang itu, karena kepentingan tertentu mengakibatkan terjadinya pemaksakan kehendak , tanpa mengindahkan ketentuan Undang Undang Dasar 1945.
Jika presiden yang divonis telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dapat dikenakan sansi impeachment atau dilengserkan. Sekarang pertanyaannya adalah terhadap DPR sebagai salah satu penyelenggara Negara, apa sanksinya? Apakah parlemen dapat juga dibubarkan karena telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi?
Agaknya belum ada ketentuan yang mengatur hal ini, namun perlu dipertimbangkan demi terlaksananya azas keadilan dalam penyelenggaran kehidupan bernegara di republik ini menuju negara yang berbudaya.

Tanggapan Yusril Ihza Mahendra

Sistem bernegara kita memang demikian. Presiden dan DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji apakah undang-undang itu bertentangan dengan UUD atau tidak, atas dasar permohonan dari pihak yang mempunyai “legal standing” untuk mengajukan permohonan uji materil. Inilah asas “check and balances” yang diterapkan dalam hubungan antar lembaga negara. Presiden dan DPR bisa saja salah menafsirkan pasal konstitusi ketika menuangkannya ke dalam undang-undang. MK berwenang melakukan koreksi atas kesalahan tafsir itu. Proses membuat undang-undang adalah proses politik, walau wajib mengacu kepada UUD. MK murni bekerja di “ranah norma” seperti dikatakan Ketua MK Prof. Jimly. Sebab itu, bisa terjadi cara pandang dan cara menafsirkan konstitusi oleh Presiden dan DPR berbeda dengan pandangan MK. MKlah yang berwenang memutuskan dan putusannya bersifat final. Presiden tidak dapat diimpeach karena salah menafsirkan konstitusi dan menuangkannya ke dalam undang-undang — demikian juga DPR yang memang tidak dapat diimpeach. Keadaan ini merupakan pengecualian terhadap hal-hal yang dapat diimpeach, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. (YIM)

2 Tanggapan to "Artikel bagus Yusril Ihza Mahendra"

kunjungan perdana. ini pemula berkunjung.

@Terima kasih, senang menerima kunjungan Pak Syaiful. Semoga bermanfaat ( Syam Jr )

Pak, saya sedang skripsi, materiny mengenai RUU Rhs Neg, saya mau tanya pendapat bapak mngenai
1.RUU RN yg sedang dibahas DPR?ind perlu itu atau tidak, 2.terjadi pro dan kontra bagaimana pand bpk, Bagaimana menurut bapak selaku ahli hukum, kl ini disahkan ap dampak, akibat yg akan dirasa masy?
3. bgm dengan uu informasi publik yg sudah disahkan? bertabrakan atau tidak?

aduhhh pak, mohon kesediaan bapak untuk beri pendapat yah pak, sy pingin banget bpk yg beri pendapat buat skrip yg sy bahas krn saya ngefans bapak thank’s a lot pak…

@Dewi Marthasari
hi…terima kasih atas kunjungannya, agaknya dewi ngefans sama (sang laksamana cheng ho ) bung Yusril, http://yusril.ihzamahendra.com/
Btw, saya memang tidak mengerti hukum, meski saya menyukai topik hukum. Berkaitan dengan ruu rahasia negera, justeru saya berterima kasih mendapat info dari anda. Tapi mungkin anda tertarik posting ini : https://syamjr.wordpress.com/2008/11/27/dokumen-agen-cia-terbuka-setelah-kadaluwarsa/.
Undang Undang Rahasia Negara tentu sangat dibutuhkan, karena harus ada batasan hukum yang jelas, sesuatu menjadi rahasia negara demi kebaikan bangsa dan negara kita. Mungkin jika “rahasia” dibuka kepada publik bisa menimbulkan konflik horozontal dan kehancuran bangsa ini. Tetapi sejatinya ada batasan waktu dalam hal mana implikasinya menjadi imun atau “egepe” karena dianggap kadaluwarsa.
Misalnya, dokumen mengenai Konprensi Meja Bundar (KMB) di Den Hag, Belanda yang diteken pada 27 Desember 1949 mengenai penyerahan kedaulatan. Berdasarkan dokumen ini maka Pemerintah Belanda hanya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, bukan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Satu hal lagi, berdasarkan dokumen itu Indonesia harus menerima de Javasche bank sebagai bank sentral Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Pengantar

Blog ini dibuat pada 15 Maret 2008 untuk menuliskan fikiran dan pandangan guna memahami orang lain melalui feed back atau tanggapan atas pemikiran yang tertulis, terutama pemikiran dari generasi muda yang sedang memainkan perannya diatas lantai kehidupan berbangsa di republik ini. About Me

Since March 15, 2008.

  • 190,888 hits

Pagerank Checker

Page Rank Check
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Guest IP

IP

Visitors Map

Blog Indonesia

Blogger Indonesia

Current Moon

CURRENT MOON

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Arsip

Syam Jr

Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d blogger menyukai ini: