Archive for November 2009
Penggunaan hak angket yang diusulkan sebagian anggota DPR RI merupakan aspirasi rakyat. Namun demikian tidak seluruh rakyat lantas terwakili menyetujui penggunan hak angket terhadap kasus bailout Bank Century. Saya yang merasa aspirasi politiknya tidak terwakili, dengan ini mengusulkan agar DPR RI menghentikan upaya penggunaan hak angket terkait kasus tersebut. Mengapa?
Rekomendasi Tim Delapan
Posted on: November 17, 2009
Kepada teman teman yang ‘workholic’ yang selalu sibuk, namun masih mau info hasil atau tentang rekomendasi TIM 8 yang dibentuk oleh Presiden SBY untuk verifikasi kasus ‘cicak vs buaya’ dapat browsing pada link ini dan masih bersambung disini
Info aktual yang cukup menarik atau sekadar pengetahuan umum saja
Reformasi Hukum?
Posted on: November 13, 2009
- Di: Opini | politics
- 2 Comments
Entah dari mana awal sumbernya kini bergulir perlahan ‘reformasi hukum ‘ di Indonesia. Topik ini dilontarkan ke public terkait pemberantasan mafia hukum , makelar kasus alias markus dan carut marut seputar kasus Bibit & Chandra. Paling actual adalah kasus Wiliardi Wizar yang mengungkapkan adanya rekayasa BAP menjerat Antasari Azhar untuk ditimpakan sebagai intelektual daader, otak pelaku kasus terbunuhnya Nashruddin Zulkrnaen.
Wiliardi adalah saksi mahkota yang diajukan jaksa penuntut umum sebagai saksi yang memberatkan dakwaan ternyata didepan majelis hakim sidang Pengadilan berbalik meringankan terdakwa Antasari, dengan demikian kesaksiannya adalah kesaksian yang benar disbanding BAP sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kesaksian ini menyeret beberapa nama petinggi kepolisian.
Protocol Kyoto yang melahirkan skema carbon trade yang diratifikasi Indonesia pada 2004 akan berakhir pada 2012. Selanjutnya komitmen yang barkaitan dengan pemanasan global tersebut akan diperbaharui pada pertemuan medio Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark. Indonesia akan berperan aktif setelah Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada Pertemuan G20 di Pitsburg, USA mengusulkan agar negara maju wajib menurunkan tingkat emisi kilang industry mereka. Indonesia yang memiliki hutan tropika basah mempunyai posisi tawar strategis dalam peta politik ekonomi global pada Conference of the Parties (COP) 15 di Kopenhagen.
Infrastruktur di rawa monoton
Dalam kaitan ini saya berpendapat, tidak cukup hanya dengan tuntutan penurunan emisi, tetapi saya cenderung mengusulkan gerakan menghutankan kembali seluruh kota didunia. Bahwa kota metropolitan dengan berbagai kegiatannya mengasilkan polutan berupa emisi carbondioksida inilah yang menjadi penyebab utama pemanasan global, ini logika saya. Karena itulah setidaknya antara 40% sampai 50% dari kontribusi emisi carbon dikonversi menjadi berapa luasan hutan dipersyaratkanh atas kota tersebut. Berati ini program secara bertahap sampai terjadi keseimbangan antara emisi carbon dengan luasan hutan kota yang wajib diwujudkan dalam kerangka mengatasi pemanasan global.
Konflik antara KPK dangan Polri diharapkan dapat di ‘manage’ dengan baik agar tidak merembes keluar dari norma penyelenggaraan Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah institusi Negara sama halnya dengan Kepolisian Republik Indonesia, meskipun kepolisian berada didalam administrasi pemerintahan. Pada dasarnya konflik antara KPK vs Polri adalah konflik antara KPK dengan Pemerintah. Jadi membiarkan konflik yang telah memunculkan silang pendapat berkepanjangan dan bisa saja menjadi kontra produktif. Bahkan konflik berkepanjangan ini sangat mungkin menjadi permainan politik atau politisasi.
Syam Jr
Komentar Terbaru