SyamJr's WebBlog

Archive for the ‘opinion’ Category

Dwelling time menjadi istilah populer berita actual mutasi jabatan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso terkait upaya pengungkapan kasus korupsi di Pelindo II Tanjung Proik – Jakarta. Dimanakah letak posisi dwelling time yang dipermasalahkan tersebut dalam konteks pengurusan di pelabuhan. Terdapat tiga tahapan penting pekerjaan di pelabuhan yang sangat menentukan dalam  system handling karena akan berdampak luas terhadap pasar. Ketiga pokok pekerjaan tersebut adalah (1) Cargodoring (2)Stevedoring, dan (3) Receiving / Delivery. Pada sistem handling atau tata tertib cara pengurusan pemuatan dan pembongkaran barang di pelabuhan.

Penanganan yang buruk pada ketiga jenis pekerjaan tersebut akan menjadi masalah krusial karena berkaitan dengan kecepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas dan depresiasi atau susut. Semuanya akan berakibat membengkaknya biaya handling dan berujung pada naiknya harga pada tingkat konsumen.

Untuk diketahui, pelabuhan adalah wilayah tertutup karena merupakan wilayah Doane – Bea & Cukai atau pabean terkait hukum legalitas barang. Sehingga tidak setiap orang bebas berada pada wilayah pelabuhan tanpa kepentingan yang jelas dan kompetensi berkaitan dengan prosedur standar operasional pelabuhan dan keselamatan kerja lingkungan. Jadi sebelum membahas dimanakan posisi dwelling time ada baiknya kita mengetahui pekerjaan apa yang disebut dengan istilah (1) Cargodoring ,(2)  Stevedoring dan (3) Receiving / Delivery.

  1. Cargodoring : adalah kegiatan memindahkan barang dari kade atau dermaga ke gudang lini satu / lapangan penumpukan di dalam areal pelabuhan dan sebaliknya. Demikian pula untuk pemindahan barang dari gudang pelabuhan lini satu ke gudang pelabuhan lini dua.
  2. Stevedoring adalah pekerjaan memuat barang curah maupun barang dalam peti kemas dari kade atau dermaga /chasis trailer ke atas dek dan atau ke dalam palka kapal. Demikian pula sebaliknya membongkar barang curah maupun dalam petikemas dari dek/palka ke atas chasis, atau dengan menggunakan crane kapal/darat. Dalam hal ini umumnya menggunakan Peralatan mekanis bongkar muat yang disebut dengan istilah Stevedoring Gear
  3. Receving / Delivery : Kegiatan menerima barang yang akan dikapalkan dari luar ke dalam wilayah pelabuhan baik gudang pelabuhan lini dua maupun lini satu dan atau terminal lapangan tumpuk. Kegiatan serupa namun sebaliknya yaitu memindahkan barang dari gudang maupun terminal lapangan tumpuk ke luar wilayah pelabuhan disebut dengan istilah delivery.

Dwelling Time. 

Mengapa harus dipindahkan dari gudang lini 1 ke lini 2.  Karena penempatan penumpukan barang di gudang pelabuhan ditetapkan dengan waktu terbatas. Hal ini untuk mengatasi kendala kongesti atau kemacetan. Manakala barang over stock dan akibatnya kapal mengalami penundaan sandar atau delay. Untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul akibat barang tidak mempunyai dokumen yang lengkap dan sah serta masalah kendala pembayaran ketentuan pabean terkait bea masuk impor maupu  bea ekspor.

Manajemen pelabuhan pada umumnya menuntut agar barang yang dibongkar dari kapal tidak boleh berlama lama di wilayah pelabuhan, harus segera keluar. Hal ini menyangkut efektifitas dan efisiensi operasional pelabuhan. Lama waktu untuk proses pengeluaran barang terhitung sejak barang masuk ke gudang pelabuhan sampai dengan keluar wilayah pelabuhan disebut sebagai dwelling time. Katanya Pelabuhan Singapore hanya 3,5 hari. Pelabuhan Hongkong 4 hari sedangkan pelabuhan Tanjung Proik – Jakarta sampai 6,5 hari membuat Presiden Joko Widodo gerah.

Dari sisi pekerjaan cargodoring, pemindahan pengeluaran secara phisik barang dapat dilakukan standarisasi batas waktunya dan dengan pengenaan denda. Kade atau dermaga “wajib berish” dari kegiatan kapal sebelumnya agar kapal berikiutnya dapat segera sandar dan bongkar.

Tetapi untuk masalah legalitas, proses penyelesaian kelengkapan dokumen serta penyelesaian berbagai kewajiban pembayaran bea masuk tentu berada diluarjangkauan manajemen bongkar muat pelabuhan. Lamanya dwelling time pada umumnya disebabkan oleh proses tersebut. Jadi pada dasarnya lamanya dwelling time bukan pada proses bongkar muat di pelabuhan. Oleh karena itulah ketika Presiden Jokowi melakukan sidak dan bertanya sampai tiga kali dimana letak masalahnya dan siapa yang bertanggung jawab. Mengapa para pejabat Pelindo II Tanjung Priok seperti “tidak mau” memberikan jawaban dan diam seperti nasi dingin dikuahi air dingin.

Namun tidak tertutup kemungkinan ada permainan antara pemilik barang / importir dengan oknum di pelabuhan yang dengan sengaja berlama lama terkait upaya spekulasi ketika satu komoditas kebutuhan masyarakat dalam kondisi “stok kosong” di pasar dan harga cenderung naik. Pedagang atau importir nakal bermain dengan orang dalam, dengan sengaja menumpuk stock barang di dalam wilayah pelabuhan meski rela membayar denda sewa gudang lini dua atau terminal lapangan penumpukan peti kemas.

Pelayaran Transhipmen Tugboat Tongkang.

Kegiatan stevedoring termasuk seperti kegiatan pemuatan Batubara di Teluk Taboneo – Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah kepentingan pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kegiatan pemuatan dari tongkang ke mother vessel termasuk kegiatan stevedoring. Dibutuhkan kegiatan transshipment Tugboat dan Tongkang pengangkut batubara dari berbagai terminal pemuatan pelabuhan di perairan pedalaman Sungai Barito maupun dari Pelabuhan Batubara Hasnur Group di Sungai Putting – Kecamatan Candi Laras Utara – Kabupaten Tapin.

Ada berita menarik yang disiarkan berbagai media pada medio Desember 2009 yaitu seputar kesaksian ahli forensic Dr. Abdul Mun’im Ideris pada sidang kasus Antasri Azhar, Ahli forensik Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa luka tembak telah dilakukan tindakan dengan dijahit. “Saya tidak memeriksa di TKP. Mayat dari TKP tidak langsung ke saya, tapi ke tempat lain. Sulit menentukan saat kematian korban. Itu paling penting karena berkaitan dengan alibi tersangka,” jelas dia.

Mengapa luka tembak itu dijahit? Pada kesaksian itu Dr. Mun’im juga mengatakan. Tindakan situasional dengan dijahit, tambahnya, biasa dilakukan oleh dokter rumah sakit. “Sah-sah aja tindakan jahitan itu. Seperti hanya basa-basi, masa tidak dilakukan tindakan. Sebenarnya ngga usah diapa-apain udah mati,” ucapnya.

Baca entri selengkapnya »

Apa yang akan terjadi besok setelah 9 Desember 2009, mungkin suatu gerakan yang me’manage’ aspirasi semangat anti korupsi menjadi suatu gerakan politik. Sebagai suatu gerakan politik adalah pasti dan tidak multi tafsir. Namun apakah gerakan itu murni dijiwai oleh semangat anti korupsi atau ada skema politik yang lain, tentu masih tanda tanya. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sendiri dengan pernyataanya telah mengingatkan public tentang kemungkinan adanya  gerakan tersebut.

Pada rapat paripurna kabinet (4/12), Presiden SBY mensinyalir aksi massa besar-besaran itu akan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk tujuan politis. “Saya mendapatkan informasi, pada 9 Desember akan ada gerakan sosial. Sebagian ingin betul-betul ingin memperingati Hari Antikorupsi. Tapi ada informasi yang saya dapatkan, motifnya bukan itu, tapi motif politik yang tidak berkaitan dengan korupsi,” kata Presiden SBY. Bahkan Ada muncul satu tokoh yang lima tahun terakhir ini tiba-tiba muncul, ya selamat datang,” kata SBY.

Baca entri selengkapnya »

Konflik antara KPK dangan Polri diharapkan dapat di ‘manage’ dengan baik agar tidak merembes keluar dari norma penyelenggaraan Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah institusi Negara sama halnya dengan Kepolisian Republik Indonesia,  meskipun kepolisian berada didalam administrasi pemerintahan. Pada dasarnya konflik antara KPK vs Polri adalah konflik antara KPK dengan Pemerintah. Jadi membiarkan konflik  yang telah memunculkan silang pendapat berkepanjangan dan bisa saja menjadi kontra produktif. Bahkan konflik berkepanjangan ini sangat mungkin menjadi permainan politik atau politisasi.

Baca entri selengkapnya »

Entah idiom apa yang memberikan kekuatan luar biasa sehingga Rakernas PAN di Yogjakarta ( Sabtu, 2 Mei 2009 ) menghasilkan keputusan tanpa kehadiran Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir. Hasil Rakernas yang antara lain mengusulkan Hatta Rajasa sebagai Cawapres untuk SBY pada Pilpres 9 Juli 2009 merupakan keputusan yang luar biasa untuk tidak menyebutnya sebagai keputusan tanpa fatsun politik.

Sebuah keputusan yang keluar dari “pakem” kehidupan partai politik. Karena pada umumnya yang sering terjadi pada partai adalah keputusan “otoriter” ketua umum tanpa mengabaikan kostituennya. Biasanya partai yang rapuh membuat langkah blunder manakala ketua umum atau segelintir elit pada tingkat DPP yang membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan DPD nya.

Pada Rekernas PAN di Yogjakarta itu justeru SB sepertinya telah “dilengserkan” begitu saja oleh mayoritas DPD I. Sikap politik PAN selama ini, oposan terhadap kebijakan pemerintahan SBY-JK yang dianggap memberikan porsi dominasi asing atas eksploitasi sumber daya alam, meskipun kadernya ada didalam cabinet pelangi SBY-JK yaitu Hatta Rajasa sendiri. Agak aneh memang justeru sekarang malah mengusulkannya sebagai bakal cawapres. Kekuatan apa yang mendorongnya? Sebagai kaum awam saya mencoba menjawabnya sendiri.

Kemungkinan pertama kata kuncinya adalah “pinangan” SBY. Meskipun SBY belum mendeklarasikan siapa yang bakal mendampinginya sebagai cawapres. Bahwa SBY telah “meminang” kader PAN, dengan demikian posisi PAN dipastikan merebut cawpres jika PAN mengikat diri pada koalisi Cikeas. Isue ini dipertimbangkan lebih menguntungkan dibanding dengan kecenderungan sikap politik Ketua Umum yang condong ke Koalisi Teuku Umar yang dimotori PDIP-Gerindra-Hanura dan Partai Golkar.

Ketika negosiasi substantive Partai Golkar dengan tim sembilan Partai Demokrat terganjal karena mengajukan hanya satu nama,  sementara PD menginginkan tiga nama. Lalu pembicaraan diendapkan dulu.  Padahal aktualnya Partai Golkar terdesak waktu dan situasi internal. Dalam posisi tersudut akhirnya Partai Golkar memutuskan untuk bercerai dan keputusan itu kemudian dicecar dan dicitrakan sebagai keputusan sepihak.

Apa “nasib” yang berlaku terhadap Partai Golkar membuat PKS lantas ciut sehingga harus menyampaikan langsung kepada SBY melalui amplop tertutup, retorikanya penyampaian dalam amplop tertutup itu guna menjaga etika agar SBY lah yang mengetahui pertama isi usulan PKS, bukan tim sembilan. Usulan satu nama yaitu hanya Hatta Rajasa oleh keputusan Rakernas PAN sepertinya mengulangi langkah Partai Gorkar.

Sejatinya PAN tidak mengajukan satu nama karena hal itu berarti akan mengalami kegagalan seperti Partai Golkar. Satu hal lagi yang patut diperhatikan, bahwa pihak PKS yang sudah terlebih dahulu mengirimkan amplop saktinyanya ke SBY dipastikan memasang target yang sama : cawapres. Pada sisi yang sama terdapat kalangan professional non partai sepetti Budiono, belum termasuk kalangan internal Partai Demokrat sendiri.

Lantas mengapa langkah ini tetap dilakukan?  Tentu ada “jaminan personal” yang menjanjikan bahwa cukup hanya dengan satu nama saja pihak Partai Demokrat pasti menyambut baik, karena memang sudah diniatkan oleh SBY. Jika tidak ada jaminan, berarti langkah PAN tanpa taget cawapres.

Apakah keputusan Rakernas dengan satu nama Hatta Rajasa sebenarnya hanya sekadar diusulkan begitu saja, diterima syukur ditolakpun gakpapa, yang penting adalah prosesnya dimana SB tidak berperan lagi. Wuih rasanya tidak mungkinlah…. itu idiomnya “kudeta”.

“…nantikan fakta persidangan selanjutnya dan jika ternyata ada penomena persekongkolan antara eksekutif dengan legislative maka ini adalah pertanda bahwa gerakan reformasi sedang dalam proses mejadi regim baru”.
Mengalirnya dana Departemen Kelautan dan Perikanan ke komisi tiga DPR merupakan fakta persidangan jika kemudian pengadilan mendapatkan klarifikasi kebenaran “nyanyian sang menteri” oleh komisi tiga DPR dalam persidangan pula. Lengkaplah sudah gambaran bagaimana proses politik uang berlangsung untuk melahirkan sebuah undang undang.
Sementara ini agaknya sudah terbentuk suatu opini publik bahwa pengakuan tersebut adalah benar adanya tanpa menunggu fakta dari sisi lainnya dalam persidangan.
Maksudnya, apakah dana tersebut diberikan karena DKP dipaksa? Atau dengan dana itu pihak DKP sendiri memaksa komisi tiga untuk menggolkan rancangan UU yang mereka ajukan?. Atau adakah hal tersebut merupakan persekongkolan antara keduanya?
Kita harus mempu menunggu untuk tidak mempengaruhi pengadilan. Namun kita nantikan fakta persidangan selanjutnya dan jika ternyata ada penomena persekongkolan antara eksekutif dengan legislative maka ini adalah pertanda bahwa gerakan reformasi sedang dalam proses mejadi regim baru.
Jadi sekarang terlepas dari masalah uang atau masalah korupsi atau apalah namanya dari sisi materil. Tetapi lebih kepada aspek moril yaitu masalah cara berfikir dan bertindak pejabat penyelenggara negara. Sangat ironi dan menyakitkan memang, bahwa untuk menghasilkan sebuah undang undang yang akan menjadi acuan tata kehidupan bermasyarakat bernegara harus diselesaikan justeru dengan cara inkonstitusional melalui proses politik uang seperti itu.
Hal ini sebenarnya bisa dihindari manakala seorang dengan kapasitas menteri mampu mengatakan tidak akan memberikan apapun sesuai sumpah jabatannya. Demikian pula sebaliknya jika yang namanya anggota komisi tiga DPR menolak dana dari DKP tersebut meski dibawah tekanan, paksaan atau ancaman sekalipun. Jadi apapun alasannya, kejadian mengalirnya dana DKP ke komisi tiga, secara hukum dan moral tidak dapat diterima. Jangan katakan karena hal serupa juga dilakukan pihak lain, lantas dianggap syah syah saja karena sudah begitu kebiasaanya.
Agaknya ada ketidak percayaan dari sang menteri bahwa rancangan undang undang yang diajukan dapat diterima di DPR sehingga harus mengeluarkan dana pelicin. Sebaliknya ada ketidak percayaan komisi tiga bahwa kepentingan tersembunyi dibalik rancangan itu yang kemudian harus dibayar kalau ingin diloloskan menjadi undang undang. Inilah yang menjadi pangkal terjadinya politik uang. Kalau proses politik dibangun dari saling percaya tentu akan tumbuh perdebatan konstruktif karena didasari niat demi kesejahteraan rakyat bukan demi kantong sendiri.
Kasus serupa membuat publik meyakini bahwa pada masa ini korupsi lebih marak ketimbang masa orde baru. Mengapa? Karena kita sudah terlampau sering menyaksikan potret buram semacam ini yang sebenarnya menggambarkan seberapa parah penyakit penyelenggaran negara kita. Kita tentu tidak ingin kalau Negara Republik Indonesia tercinta mati merana karena penyakit akut seperti diatas. Kita harus mempu melakukan diagnosa dan memberikan pengobatan yang tepat agar bisa sembuh dari kenistaan ini.
Ketika awal gerakan reformasi digalang, kita mengembangkan ketidak percayaan kepada regim orde baru. Sekarang, kita nantikan fakta persidangan selanjutnya dan jika ternyata ada persekongkolan antara eksekutif dengan legislative maka ini adalah pertanda bahwa gerakan reformasi sedang dalam proses mejadi suatu regim baru. Semoga masih banyak diantara kita berfikiran jernih, mampu bertindak arif dan bijaksana.

Pengantar

Blog ini dibuat pada 15 Maret 2008 untuk menuliskan fikiran dan pandangan guna memahami orang lain melalui feed back atau tanggapan atas pemikiran yang tertulis, terutama pemikiran dari generasi muda yang sedang memainkan perannya diatas lantai kehidupan berbangsa di republik ini. About Me

Since March 15, 2008.

  • 196,918 hits

Pagerank Checker

Page Rank Check
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Guest IP

IP

Visitors Map

Blog Indonesia

Blogger Indonesia

Current Moon

CURRENT MOON

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Arsip

Syam Jr

Juni 2017
S S R K J S M
« Des    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930