SyamJr's WebBlog

Archive for the ‘politik’ Category

Syam JrRakyat yang cerdas tidak akan mendukung politik transaksional sebab hal ini bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yaitu semangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Politik bagi bagi jabatan sebagai imbalan dukungan politik bersifat transaksional dan karenanya diangap sebagai bentuk praktik KKN. Jargon politik yang ampuh – Rakyat sudah cerdas.
Jargon anti politik transaksional menjadi salah satu isu strategis Joko Widodo memenangkan jabatan Presiden. Isu strategis terkait dengan opini dikembangkan bahwa rakyat yang sudah cerdas, tidak akan mendukung politik bagi bagi jabatan, politik transasional. Isu strategis ini bermakna pemisahan atau mungkin lebih tepat pengelompokan pada tingkat grass root. Bahwa memilih Jokowi berarti masuk dalam kelompok jajaran rakyat yang cerdas.
Dapat dipelajari bahwa cara ini adalah cara yang ampuh dalam rangka kampanye pemenangan pemilihan presiden dimasa yang akan datang. Pengalaman menjadi pertimbangan langkah berpolitik ke depan, terlepas dari apakah implikasinya negative atau sebaliknya. Membangun suatu plat form anti politik transaksional guna menggalang dukungan politik rakyat. Mesin politik pendukung bekerja pada suatu plat form tersebut dengan isu utama yaitu bahwa rakyat yang cerdas anti KKN, anti bagi bagi jabatan, anti politik transaksional.
Mesin politk berupa organisasi kelompok kerja yang disebut sebagai kelompok relawan. Diantaranya sebut saja Relawan Salam Dua Jari Jokowi dengan figure Fadjrul Rachman. Relawan Kawan Jokowi dengan tokoh muda Diaz Hendropriyono. Imam Sugema – Megawati Institute. Relawan tim ahli Hendri Safarini, Pataniari Siahaan, Sony Keraaf. Relawanyang masuk Tim Transisi yaitu Hironimus Hilopak dan Cahaya Dewi Rembulan Sinaga.
Tapi itu semua hanya sekadar catatan pengingat masa kampanye. Sekarang tentu harus realistis menhadapi derita apa yang sedang ditanggung. Berbagai masalah yang muncul kemudian, sebagai konsekuensi logis kebijakan pemerintahan on going, tentu tidak bisa diselesaikan dengan penyesalan masa lalu. Jika keterusan membicarakan masa yang sudah lewat, bisa dibilang tidak bisa move on atau jidatnya dilekatkan stigma nyinyir. Terhenyak pada masa lalu tidak akan menyelesaikan masalah actual, permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat kita.
Pada sisi lain, kesadaran politik tumbuh dari keinginan untuk bersama memperjuangkan aspirasi serupa karena marasa satu ideology, senasib sepenanggungan. Berpolitik adalah upaya bersama memperjuangkan cita cita, pemikiran dan gagasan secara terorganisasi. Dalam konteks organisasi partai politk, tentu berujung pada bagaimana meraih kekuasaan kenegaraan dan pemerintahan. Karena itulah struktur oraganisasi partai umumnya serupa meski tak sama persis dengan tatanan organisasi pemerintahan negara.
Dengan demikian, berbagi kekuasaan adalah keniscayaan ketika berhasil mencapai atau meraih kekuasaan. Sehingga wajarlah jika kemudian sang penguasa berbagi kepada teman seiring seperjuangan. Demokrasi itu sendiri pada dasarnya adalah keinginan rakyat untuk berbagi kekuasaan agar mandat yang diberikan melalui pemilu tidak menjadi praktik abuse of power. Salah guna kekuasaan dan kesewenangan.
Demikian pula, adalah keniscayaan jika kemudian para pemimpin relawan mendapatkan jabatan tertentu. Figure Fadjrul Rachman relawan Salam Dua Jari Jokowi diputuskan jadi Komisaris Utama BUMN PT. Adhi Karya bersama Hironimus Hilapok (Tim Transisi) sebagai komisaris independen. Imam Sugema dari Megawati Institute dapet Komisaris Utama PGN Perusahaan Gas Negara. Relawan Kawan Jokowi dengan tokoh muda Diaz Hendropriyono dianggkat jadi Komisaris PT Telkomsel. Cahaya Dwi Rembulan Sinaga Kader PDIP dapet jabatan Komisaris independen Bank Mandiri.
Nama lain yang tak boleh dilewatkan adalah Sukardi Rinakit yang kini menduduki kursi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara ( BTN). DR. Hendri Saparini menjabat Komisaris Utama PT Telkom, Goei Siauw Hong – Komisaris Bank Mandiri, Pakar Hukum Tata Negara DR. Refly Harun sudah lebih dulu jadi komisaris BUMN PT. Jasa Marga. Tidak terbantahkan bahwa figure ini berperan dalam kemenangan Jokowi. Tidak ada yang salah. Sekaranglah waktunya bagi bagi jabatan, kapan lagi kalau bukan sekarang.
Saya kira tidak ada yang salah dengan bagi bagi jabatan ini. Karena bagaimana mungkin, ketika kita berhasil menjadi penguasa negeri ini, sukses memenangkan dukungan rakyat melalui pemilu demokratis, masa sih harus berbagi kekluasaan dengan kelompok berseberangan alias lawan politik. Nggak normal namanya. Kehidupan demokratis itu sendiri pada intinya adalah mengenai bagaiaman berbagi kekuasaan.
Apakah terminologinya termasuk KKN Korupsi Kolusi atau Nepotisme adalah persoalan lain yang tentu butuh pembuktian secara hukum. Panjaaang jalannya bro. Kalau dari sisi pandang lawan politik tentulah ada saja celah yang bisa di “permasalahkan”. Mengkonter hal ini cukup dengan hanya satu kata “nyinyir” he he he.
Kembali ke alinea pertama artikel ini, bahwa rakyat yang sudah cerdas tidak akan mendukung politik transaksional sebab hal ini bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yaitu semangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Politik bagi bagi jabatan sebagai imbalan dukungan politik bersifat transaksional dan karenanya diangap sebagai bentuk praktik KKN.
Bahwa rakyat merasa terbombong sebagai “cerdas” dan kemudian menentukan menjatuhkan pilihan kepada pasangan Jokowi/JK. Mungkin disini masalahnya, ketika harus menghadapi realitas adanya bagi bagi jabatan yang senyata nyatanya, rakyat merasa kehilangan kecerdasan dari kepalanya.
Kok dadine kayak gini……ndasku endi

Iklan

Masalah hutan dan kehutanan manakala ditinjau dengan terminology ‘global warming’ akan merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Sebab kesepakatan politik global ini mendudukan hutan tropis sebagai wilayah konservasi sumber karbohidrat. Meskipun skema  carbon trade  protocol Kyoto memberikan konvensasi sekian USD untuk setiap hektar hutan, tetap saja kepentingan nasional kita kalah dalam percaturan kepentingan global.

Baca entri selengkapnya »

Pak JK sudah nelpon Pak SBY, mengucapkan selamat atas hasil quick count. Ini tauladan kesantunan dalam berpolitik, teladan seorang pemimpin kepada rakyatnya untuk menjaga silaturahim. Memelihara stabilitas kehidupan berbangsa. Salut dan empati kepada Pak JK, beliau memang berjiwa besar.

Meskipun apa yang beliau lakukan masih menungu hasil final penghitungan suara secara manual sebagaimana yang dianut system pemilu negeri ini sesuai ketentuan Undang Undang. Selanjutnya mungkin bisa diharapkan, bahwa dengan pengalaman kali ini akan muncul gagasan dan langkah baru untuk mendapatkan angin segar bagi Partai Golkar.

Sekarang adalah momentum yang tepat memunculkan gagasan dan langkah penting untuk masa depan organisasi besar ini. Pemikiran ini memang tidak mudah diterima semua fihak di Partai Golkar karena membutuhkan pertimbangan pemikiran yang tenang dan jernih. Sekarang mungkin masih semangat tinggi karena memang penghitungan suara belum final. Dinamikanya akan berbeda manakala penghitungan sudah rampung, apabila sudah tidak adalagi angka yang diutak atik.

Konsekuensi logis seorang ketua umum adalah bersikap legowo, mundur karena gagal mempertahankan perolehan kursi partainya di parlemen. Mundur bukanlah suatu keputusan emosional, bahkan menjadi rational manakala dipertimbangkan sebagai upaya memelihara stabilitas politik nasional, kebutuhan kehidupan berbangsa dewasa ini.

Sebuah langkah yang memberikan inspirasi dan keteladanan dalam bersikap, teladan kepada seluruh elit politik negeri ini. Sementara pada sisi internal, secara esensial Ketua Umum Partai Golkar bermakna memberikan peluang bagi kader Partai Golkar lainnya untuk bertarung pada Pilpres 2009.

Meskipun perhitungan sementara quick count menampilkan angka antara 14% sampai 15% perolehan suara nasional, bukan berarti kartu mati. Kenaikan perolehan sekitar 1%  masih memberikan harapan bagi Partai Golkar untuk maju dengan pasangan capres/cawapres sendiri bertarung melawan SBY dari Partai Demokrat.

System suara terbanyak caleg memberi peluang perolehan kursi Partai Golkar di DPR mungkin saja mencapai 142 kursi atau lebih 25% dari 560 total kursi di parlemen. Perolehan mayoritas suara Partai Golkar di Luar Jawa mendukung kemungkinan tersebut. Sebuah “keberuntungan” tersendiri dibanding PDIP.

Semoga Pak JK mempertimbangan untuk mundur dengan jiwa besar kepemimpinannya. Langkah bijak beliau akan menuai panen empati yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pendukungnya akan bernyanyi di lapangan terbuka…aku masih di Golkar untuk setia…

Setelah sekian lama JK dengan gigih mempertahankan loyalitas kepada rakyat pemilihnya dengan cara tidak menyatakan diri bersedia maju sebagai Capres Partai Golkar, akhirnya tembok fatsun politiknya jebol juga. Sungguh berat mengambil keputusan dibawah tekanan antara loyal kepada Partai Golkar atau tetap loyal kepada pemilihnya. Sunguh berat untuk bertahan pada prinsip ” My loyality to my party will end when my loyality to my country begin” – John Fitzgerald Kennedy.

Keyakinan dan kesadaran penuh untuk tetap berada dalam koridor konstitusi UUD 1945 dalam konteks sebagai incumbent maka loyalitas terhadap pemilihnya merupakan fatsun politik, Mengapa? sebab konstitusi menyatakan bahwa : Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Demikian tercantum pada Bab III pasal 6A ayat 1 Undang Undang Dasar 1945.

Saya yakin itulah dasar pemikiran JK, mengapa beliau selama ini bertahan untuk tidak menyatakan dengan tegas bersedia maju sebagai Capres 2009. Samar samar diungkapkan dengan retorika bahwa Capres Partai Golkar akan ditentukan setelah pemilu legislatif. Latar belakang pertimbangan ini yang tidak banyak dipahami secara luas bahkan oleh kader Partai Golkar sendiri, karena diliputi oleh kecemasan dan ambisi para caleg untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2009

Sekarang era keterbukaan, mengapa pendirian prinsip loyalitas kepada pemilihnya itu tidak dinyatakan saja secara tegas kepada publik?

Satu hal harus diingat dan diperhatikan bahwa SBY telah menyatakan bersedia maju sebagai Capres Partai Demokrat. Akan sangat kontradiktif seandainya JK mengatakan bahwa dia memegang fatsun politiknya karena tunduk kepada konstitusi. Pernyataan itu langsung menghancurkan kesatuan SBY-JK sebagai pemegang mandat mayoritas kedaulatan rakyat. Jalannya pemerintahan akan langsung amburadul karena perpecahan. Rakyat menjadi korban.

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mengemban mandat karena dipilih secara langsung oleh rakyat pada Pilpres 2004 yaitu SBY-JK sejatinya mengakhiri loyaltas kepada Partai Demokrat yang mengusungnya. Demikian juga terhadap JK kepada Patai Golkar dalam hal mana baru menjadi Ketua Umum dalam Munas Bali, justeru setelah dia terpilih menjadi Wapres.

Memang ada argumentasi bahwa SBY maupun JK harus loyal kepada partainya karena dia dipilih oleh pendukung partai. Faktanya tidak demikian karena hasil Pemilu Legislatif 2004, Partai Demokrat, perolehan suaranya kecil yaitu hanya 7,45% atau cuma rangking ke 7 dari tujuh partai teratas. Orang dengan mudah melupakan bahwa pasangan SBY-JK dipilih dengan mayoritas signifikan sebesar 60.62% atau 69.226.350 suara sah rakyat Indonesia.

Tapi begitulah dunia politik mengkondisikan bahwa bangsa ini terus menerus “belajar berdemokrasi” sebagai suatu idiom politik sebagaimana dimasa Bung Karno dengan istilah “Revolusi Belum Selesai” dimasa Pak Harto ” Pembangunan Berkesinambungan” dan entah apalagi pada perubahan mendatang.

Sebaiknya KPU tidak meneruskan upayanya untuk menerbitkan peraturan mengenai Zipper System, karena jelas sekali sistem dua laki seling satu perempuan tersebut merupakan bagian dari sistem nomor urut. Konstitusi kita UUD 1945 sangat tegas menganut azas suara terbanyak.

Bab II Pasal dua ayat 3 berbunyi; Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Lalu Bab III pasal 6A ayat 1 menyatakan: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Jadi semua Undang Undang harus mengacu kepada sistem suara yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Azas suara terbanyak yang diamanatkan oleh konstitusi kita itulah yang ditegakan oleh Mahkamah Konstitusi atas UU No.10 tahun 2008 tetang Pemilu. MK membatalkan pasal 214 huruf a,b,c,dan e seputar penetapan calon legislatif dengan sistem nomor urut, dalam sidangnya di gedung MK pada Selasa 23 Desember 2008.

Dengan sistem suara terbanyak ini justeru mendudukan kesetaraan gender. Jika pada hari ini posisi sosial masih tidak setara, namun dimasa depan diyakini sistem sosial kita akan setara. UUD 1945 mempunyai pandangan jauh kedepan, membimbing kearah kesetaraan tersebut.

Dengan demikian Pemerintah yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia tidak usah berpayah payah memikirkan untuk menerbitkan peraturan pengganti undang undang.

Apabila perpu diterbitkan dengan mengakomodasi zipper system, berarti perpu inipun bertentangan dengan amanat konstitusi. Perpu hanya memberikan justifikasi standar ganda pada sistem pemilu di Indonesia. Demikian pendapat saya pada diskusi politik kami antar teman seperjalanan; saya dengan pak Nanang dan Pak Tatang.

Pak Tatang yang nampak serius angkat bicara. Kenapa sih sepertinya harus ada zipper system? Bagaimana kalau hasil pemilu nanti ternyata, suara terbanyak seluruhnya adalah perempuan?
Belum sempat saya ngomong, Pak Tatang sudah lanjut bicara. Begini aja katanya, bila perolehan suara terbanyak semuanya laki laki maka salah satunya harus berpakaian perempuan.

Nah kalau seluruhnya perempuan maka salah satunya harus dikasih kumis. Lalu bagaimana kalau peraih suara terbanyak nantinya ternyata semuanya waria? 🙂

syamjr_weblog11

Jika perubahan dimaknai sebagai ketidak-pastian maka artinya rakyat inginkan stabilitas politik untuk mencapai tingkat kesejahteaan yang lebih baik. Perubahan sebagai ide dasar yang kemudian tercermin pada upaya memunculkan figur Capres yang diusung partai partai, justeru dianggap kontra produktif karena hanya akan menimbulkan goro goro, labilitas politik yang apapun argumentasinya berujung pada meningkatnya kesengsaraan rakyat. Jadi banyaknya figur yang ambisi pada pilpres 2009 justeru akan semakin menakutkan rakyat.

Baca entri selengkapnya »


Pengantar

Blog ini dibuat pada 15 Maret 2008 untuk menuliskan fikiran dan pandangan guna memahami orang lain melalui feed back atau tanggapan atas pemikiran yang tertulis, terutama pemikiran dari generasi muda yang sedang memainkan perannya diatas lantai kehidupan berbangsa di republik ini. About Me

Since March 15, 2008.

  • 201,560 hits

Pagerank Checker

Page Rank Check
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Guest IP

IP

Visitors Map

Blog Indonesia

Blogger Indonesia

Current Moon

CURRENT MOON

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Arsip

Syam Jr

Oktober 2017
S S R K J S M
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031